Kedepan Nunukan Menjadi Panutan di Kawasan Perbatasan

Ada paradigma menyatakan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan angker yang menjadi sarang perampok, terjadinya pemberontakan dan lain-lain sehingga kawasan perbatasan luput dari dari perhatian pembangunan. Tapi dengan berkembangnya zaman paradigma itu harus diubah. Kini kawasan perbatasan merupakan halaman depan sebuah negara.

Demikian yang diutarakan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs Zainuddin HZ, Msi ketika ditemui redaksi GU di ruang kerjanya.
Menurut Zainuddin, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan daerah, menyelaraskan laju pertumbuhan dan percepatan pembangunan kawasan yang mempunyai potensi sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Sedangkan pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berdampak pada tingkat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu pembangunan kawasan perbatasan harus bersinergi dengan pembangunan daerah yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan.

Akan tetapi pada kenyataannya, menurut Zainuddin kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan masih memiliki persoalan-persoalan yang harus diselesaikan seefektip mungkin. Pada umumnya permasalahan yang ada di kawasan perbatasan saat ini seperti, terbatasnya sarana dan prasarana dasar misalkan transportasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi dan juga sarana perekonomiannya, serta adanya wilayah yang tidak dapat dijangkau melalui transportasi darat.
“Prasarana jalan belum menjangkau ke seluruh wilayah desa yang ada di kawasan perbatasan,” jelas Zainuddin.

Dengan minimnya sarana infrastruktur, menurut Zainuddin lagi, hal itu kemudian menyebabkan terjadinya gangguan kesejahteraan. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat biasanya dicerminkan dengan rendahnya income perkapita per tahun masyarakat di wilayah perbatasan. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dimana tingkat pendidikan masyarakat di perbatasan rata-rata tamat SD.

Akibat rendahnya kesehteraan masyarakat pada akhirnya menimbulkan persoalan lainnya seperti masih terjadinya illegal logging, illegal trading, illegal fishing, bahkan illegal tarfficking, karena belum adanya jalan paralel atau horisontal di sepanjang garis batas, sehingga sulit melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya orang dan barang melalui jalan tikus. Maslah kesejahteraan juga diindikasikan sebagai penyebab lunturnya semangat nasionalisme.
Masih menurut Zainuddin, ketertinggalan kawasan perbatasan disebabkan kurang perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Ataukah, rencana percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang diusulkan oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota kurang mendapatkan respon dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan dilakukannya pembangunan secara parsial sehingga pembangunan yang dilaksanakan selama ini kurang bersinergis dan terpadu. Pembangunan lebih menekankan aspek keamanan sehingga kurang memperhatikan aspek lainnya yang lebih penting terutama aspek sosial, budaya dan ekonomi.

Mengkaji persoalan yang ada di kawasan perbatasan maka Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menerapkan beberapa strategi dan pendekatan :
Pertama, pendekatan keamanan (security approach). Pendekatan keamanan lebih ditujukan dengan menciptakan iklim yang kondusif di kawasan perbatasan, membangun infrastruktur dasar berupa jalan paralel (arteri primer) di sepanjang garis perbatasan untuk membuka isolasi kawasan, pembangunan prasarana, serta pengadaan sarana mobilitas kerja dan penambahan jumlah personil keamanan.

Kedua, pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). Pendeakatan ini lebih menekankan pada pemantapan sinergi pembangunan antar wilayah dan negara tetangga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga, pendekatan gabungan (mixed approach). Pendekatan gabungan merupakan gabungan pendekatan antara keamanan dan kesejahteraan yaitu sepanjang jalan paralel (arteri primer) dilakukan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan di sepanjang jalan baik dari kiri maupun kanan jalan yang didukung program transmigrasi.

Selain strategi pembangunan kawasan perbatasan yang bersifat umum, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga mempunyai strategi khusus yaitu menjadikan Nunukan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi dan perdagangan di kawasan perbatasan, atau jalur transit perdagangan khususnya barang ekspor dan impor dari dan ke Malaysia.

Strategi tersebut didukung oleh visi misi daerah antara lain : pengembangan kegiatan industri pertambangan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata, mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal dan internasional, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemukiman, transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air bersih.

“Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Nunukan yang keberadaannya di kawasan perbatasan sekaligus sebagai halaman depan NKRI lebih terarah dan terfokus, sehingga dapat menjadi panutan bagi pengembangan kawasan perbatasan lainnya di Indonesia,” terang Zainuddin.